Cabang Eksekutif Dari Pemerintah

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun1960 Sampai Dengan Tahun 2002

  • -
  • -

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun1960 Sampai Dengan Tahun 2002

  • Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010
Undang-Undang Dasar

Amandemen UUD 1945 : Antara Teks Dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah

  • -
  • -

Amandemen UUD 1945 : Antara Teks Dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah

  • Jakarta : Sinar Grafika, 2000
Cabang Eksekutif Dari Pemerintah

Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ketetapan MPR RI Dan Keputusan MPR RI / Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

  • -
  • -

Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ketetapan MPR RI Dan Keputusan MPR RI / Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

  • Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006
Juridiksi Pemerintah Atas Orang-Orang -- Etika Politik

Etika Politik Pejabat Negara

  • -
  • -

Etika Politik Pejabat Negara

  • Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000
Cabang Eksekutif Dari Pemerintahan

Ketetapan-Ketetapan MPR-RI : Hasil Sidang Umum (Kabinet Persatuan Nasional) Dan GBHN 1999-2004

  • -
  • -

Ketetapan-Ketetapan MPR-RI : Hasil Sidang Umum (Kabinet Persatuan Nasional) Dan GBHN 1999-2004

  • Jakarta : CV .Tamita Utama, 1999
Cabang Eksekutif Dari Pemerintah

Putusan Nomor 004/PUU-III/2005 : Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD 1945

  • -
  • -

Putusan Nomor 004/PUU-III/2005 : Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD 1945

  • Jakarta : Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006
Cababg Eksekutif Dan pemerintah

Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI : Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR NKRI Sebagai Semboyan Negara

  • -
  • -

Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI : Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR NKRI Sebagai Semboyan Negara

  • Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015

Putusan Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001

  • -
  • -

Putusan Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001

  • Jakarta : CV. Mini Jaya, 2001

Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dilengkapi : Ketetapan Dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

  • -
  • -

Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dilengkapi : Ketetapan Dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

  • Jakarta : BP.Cipta Jaya, 2003
Hukum Perdata

Aneka Perjanjian

  • -
  • -

Aneka Perjanjian

  • Jakarta : Penerbit Alumni, 1984

JDIH Kabupaten Grobogan

Hadir untuk meningkatkan pelayanan mengenai produk hukum yang ada di kabupaten Grobogan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai Produk Hukum dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Kontak Kami

(0292) 421040
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
Jl. Gatot Subroto No.6, Brambangan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan
hukumgrobogan@gmail.com
https://jdih.grobogan.go.id

Pengunjung

  • Hari ini
  • Bulan ini
  • Semua